Pemerintah Tegaskan Pengesahan KUHAP Sudah Penuhi Seluruh Tahapan Regulatif

Jakarta — Pemerintah menegaskan bahwa pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah melalui seluruh tahapan regulatif secara lengkap dan transparan. Regulasi baru ini dinilai menjadi pondasi penting bagi sistem peradilan pidana modern yang lebih akuntabel dan menjamin hak-hak warga negara. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menekankan bahwa penyusunan KUHAP telah berlangsung panjang dengan…

Read More

KUHAP Baru Resmi Disahkan, Legislasi Dinilai Sudah Sesuai Mekanisme Konstitusional

Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru merupakan langkah strategis dalam memperbarui kerangka hukum acara pidana nasional. Pembaruan ini dirancang untuk memastikan sinkronisasi penuh dengan KUHP yang akan berlaku pada 2 Januari 2026, sehingga konsistensi antara hukum materiil dan formil dapat terjamin. Pemerintah menyatakan bahwa seluruh proses legislasi…

Read More

Hindari Provokasi Demo, Pemerintah Pastikan UMP 2026 Dibahas Transparan dan Adil

Oleh: Ahmad Fadhil )* Rencana demonstrasi buruh kembali menyedot perhatian publik. Serikat pekerja berencana mengerahkan massa besar di berbagai kota untuk menuntut penyesuaian Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026. Namun di tengah dinamika tersebut, penting untuk melihat bahwa perjuangan buruh justru dapat lebih efektif jika ditempuh melalui dialog yang terstruktur dan mekanisme formal yang kini sedang…

Read More

Jaga Iklim Usaha Kondusif,  Buruh Diimbau Tidak Terjebak Provokasi Demo

Oleh: Anggina Rahmadani )* Upaya menjaga stabilitas nasional kembali menjadi prioritas penting pemerintah di tengah munculnya dinamika hubungan industrial dan berbagai agenda publik. Pemerintah menegaskan bahwa kondisi aman dan tertib adalah fondasi pembangunan yang harus terus dijaga oleh seluruh elemen bangsa. Dalam situasi pemulihan ekonomi dan penguatan daya saing nasional, munculnya narasi provokatif yang berpotensi…

Read More

Pemerintah Fokus Tingkatkan Kesejahteraan Buruh, Masyarakat Harus Tolak Ajakan Demonstrasi

JAKARTA – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan buruh melalui beragam kebijakan yang lebih adaptif, inklusif, dan berpihak pada pekerja. Di tengah pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 yang menjadi sorotan publik, Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menegaskan bahwa pemerintah berupaya keras menghadirkan skema pengupahan yang lebih adil bagi seluruh pekerja di Indonesia. “Karena itu, ajakan…

Read More

Langkah Nyata Pemerintah Lindungi Buruh, Ajakan Demo Dinilai Berpotensi Disalahgunakan

Jakarta – Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, menegaskan bahwa pemerintah terus mengambil langkah nyata dan terukur untuk melindungi hak-hak buruh di tengah dinamika pembahasan kebijakan ketenagakerjaan. Ia menjelaskan bahwa formula penetapan Upah Minimum 2026 telah dibahas secara komprehensif melalui forum tripartit nasional yang melibatkan perwakilan pekerja dan pengusaha. Mekanisme tersebut, menurutnya, menjadi ruang yang sah…

Read More

Gelar Pahlawan untuk Soeharto, Apresiasi terhadap Kontribusi Pembangunan Indonesia

Oleh : Sandralina Magenta )* Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, oleh pemerintah menandai sebuah momentum penting dalam perjalanan sejarah bangsa. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa kontribusi Soeharto dalam membangun pondasi pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, serta arah pembangunan jangka panjang masih diakui dan dirasakan secara luas oleh masyarakat. Respons positif dari berbagai…

Read More

Pemerintah Dorong Sikap Bijak Publik untuk Redam Provokasi Penolakan Gelar Soeharto

Oleh : Septian Nova )* Polemik mengenai penganugerahan gelar pahlawan kepada Soeharto telah memantik perdebatan di ruang publik, baik di media arus utama maupun di media sosial. Ada kelompok yang melihat Soeharto sebagai sosok yang berperan besar dalam pembangunan infrastruktur, stabilitas politik, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia selama puluhan tahun. Di sisi lain, ada kelompok yang…

Read More

Gelar Pahlawan Soeharto, Pengakuan atas Perannya Menjaga Stabilitas Nasional

Jakarta – Presiden ke-2 RI Soeharto dianugerahi gelar pahlawan nasional dalam Upacara Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada 10 November 2025. Penganugerahan ini diberikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 November 2025. Sejumlah tokoh menilai, jika…

Read More

Gelar Pahlawan untuk Soeharto Bentuk Pengakuan Jasa dalam Memajukan Bangsa

Jakarta – Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Mantan Presiden ke-2 RI Soeharto pada 10 November lalu menjadi penegasan simbolis bahwa negara mengakui kontribusi besar almarhum dalam memajukan bangsa. Penetapan tersebut mendapat dukungan luas, termasuk dari Menteri Kebudayaan (Menbud) RI, Fadli Zon, yang menyatakan bahwa Soeharto telah memberikan fondasi penting bagi pembangunan nasional dan memajukan bangsa….

Read More
Back To Top