2025

Oleh: Silvia AP )* Dalam konteks pengelolaan sumber daya agraria yang lebih adil dan produktif, kebijakan pengalihan tanah terlantar semakin menemukan relevansinya dengan langkah konkret yang kini tengah digodok pemerintah: pengalihan lahan-lahan terlantar kepada organisasi kemasyarakatan (ormas). Kebijakan ini menjadi perluasan dari strategi nasional untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan, sekaligus menjawab tantangan dalam pengelolaan agraria, seperti…

Oleh : Gavin Asadit )* Pemerintah Indonesia menetapkan arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dengan fokus mendorong ekonomi produktif dan memperkuat kesejahteraan masyarakat. Dalam dokumen Rancangan APBN yang telah dibahas bersama DPR, total belanja negara tahun depan ditetapkan sebesar Rp3.820 triliun. Angka ini mencerminkan peningkatan belanja dari tahun sebelumnya dan sekaligus menjadi…

Oleh : Sabrina Natasya )* Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026 dirancang bukan sekadar sebagai dokumen fiskal, tetapi sebagai instrumen strategis untuk mewujudkan transformasi pembangunan nasional. Dalam Sidang Paripurna DPR RI yang digelar pada 24 Juli 2025, Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI , Jazilul Fawaid menegaskan bahwa APBN 2026 diarahkan untuk mendorong…

Oleh: Arman Panggabean )* Judi daring (judi online) terus menjadi salah satu tantangan paling serius dalam menjaga keamanan dan etika ruang digital di Indonesia. Meskipun Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) telah menunjukkan komitmen kuat dalam memerangi penyebaran konten judi daring melalui pemblokiran secara masif, kenyataannya praktik ini masih merajalela dengan berbagai modus baru yang terus…

Oleh : Haviful Adi )* Upaya merevisi Undang-Undang Penyiaran menunjukkan langkah strategis negara dalam menjawab tantangan dunia penyiaran yang kian kompleks di era digital. Komisi I DPR RI mengambil peran sentral dalam menyempurnakan regulasi penyiaran dengan mengedepankan pendekatan inklusif, melalui pelibatan para pakar dan akademisi yang memiliki kompetensi mumpuni di bidang hukum dan komunikasi. Langkah…

Oleh: Bara Winatha )* Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang tengah digodok di Komisi I DPR RI sedang menyentuh isu fundamental tentang keberlanjutan dan penyelamatan ekosistem media di tengah disrupsi digital yang kian masif. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) DPR akhir-akhir ini, berbagai pandangan konstruktif dan strategis disampaikan oleh sejumlah pakar dan akademisi guna…