2025

Jayapura – Kodam XVII/Cenderawasih membantah tuduhan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat–Organisasi Papua Merdeka (TPNPB–OPM) yang menyebutkan bahwa TNI menggunakan rumah Bupati Puncak dan Kantor Distrik Omukia sebagai markas militer. Tuduhan itu disampaikan setelah kelompok separatis tersebut membakar dua bangunan di wilayah Omukia, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, pada Ahad, 6 Juli 2025. Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih…

Jakarta – Pemerintah melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terus memperkuat langkah pemberantasan praktik judi daring di Indonesia. Salah satu upaya konkret terbaru adalah penghentian sementara terhadap lebih dari 25 ribu rekening bank yang diduga terlibat dalam aktivitas judi daring. Nilai total saldo dari rekening-rekening tersebut mencapai angka fantastis, yakni lebih dari Rp1…

Rio De Janeiro – Presiden RI, Prabowo Subianto resmi mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025 di Rio De Janeiro, Brazil. Dalam pertemuan bergengsi yang dimulai Minggu pagi waktu setempat itu, Presiden Prabowo hadir membawa semangat perdamaian dan kerja sama strategis antarnegara di tengah dinamika geopolitik global yang kian kompleks. Mengawali rangkaian acara di Museum…

Rio De Janeiro – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025 di Rio De Janeiro, Brasil, sebagai wakil Indonesia yang baru saja menjadi anggota penuh forum tersebut sejak awal tahun. Keterlibatan ini menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya dalam kerja sama internasional, khususnya dalam isu-isu strategis seperti…

JAKARTA – Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara aktif melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ten-tang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Langkah ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan sistem hukum acara pidana nasional yang lebih adaptif, transparan, dan menjunjung tinggi hak asasi…

Jakarta – Pemerintah terus mendorong pembaruan sistem hukum nasional guna mewujudkan tata kelola peradilan pidana yang lebih transparan, akuntabel, dan inklusif. Salah satu langkah konkret dalam upaya tersebut tercermin melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang kini sedang dalam tahap finalisasi. RUU KUHAP menjadi tonggak penting dalam pembaruan sistem peradilan…