Komitmen Pemerintah dan DPR Wujudkan RKUHAP yang Inklusif dan Humanis

Jakarta — Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terus menunjukkan komitmen kuat terhadap transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi nasional. Hal ini tercermin dalam agenda audiensi terbuka yang digelar di Gedung DPR, guna membahas Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan bahwa DPR secara…

Read More

Audiensi dengan Kelompok Masyarakat Bukti Pembahasan RKUHAP Transparan

Oleh : Denov Afrisal )* Pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) tengah menjadi sorotan publik. Di tengah berbagai kekhawatiran akan transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi, langkah pemerintah dan DPR mengadakan audiensi terbuka dengan kelompok masyarakat menjadi angin segar bagi demokrasi. Kegiatan audiensi ini merupakan bukti konkret bahwa pembahasan RKUHAP tidak dilakukan…

Read More

Pemerintah Pastikan Beri Atensi Masyarakat dalam Pembahasan RKUHAP

Oleh : Faranisa Diajeng )* Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memastikan bahwa proses revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) akan berjalan dengan prinsip keterbukaan dan partisipasi publik. Komitmen ini tercermin dari langkah Komisi III DPR yang mengawali pembahasan RKUHAP dengan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah elemen masyarakat sipil, seperti Lembaga Bantuan…

Read More

Apresiasi Langkah Pemerintah Rangkul Pihak Swasta Wujudkan Program 3 Juta Rumah Subsidi

Jakarta – Upaya pemerintah dalam mewujudkan program pembangunan 3 juta rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mendapat sambutan positif dari berbagai pihak, termasuk pelaku swasta dan lembaga keuangan. Langkah konkret ini terlihat dari pembangunan Perumahan Cordova Emerald Estate di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Pembangunan yang direncanakan mencapai 900 unit rumah subsidi ini merupakan bentuk…

Read More

Generasi Unggul Papua Dimulai dari Akses Makanan Bergizi

Oleh: Marcus Wonda *) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan pelajar. Di Papua, program ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas hidup melalui penyediaan makanan sehat yang terjangkau dan berbasis potensi lokal. Pelaksanaan MBG dirancang agar…

Read More

MBG di Papua Diperluas hingga Pelosok sebagai Wujud Pemerataan Gizi

JAYAPURA – Penetapan Universitas Cenderawasih (Uncen) sebagai Regional Centre of Excellence (RCOE) untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Tanah Papua membawa angin segar bagi percepatan pembangunan manusia di kawasan timur Indonesia. Keputusan pemerintah ini menjadi penanda bahwa pendekatan berbasis pengetahuan lokal, riset, dan kolaborasi lintas sektor menjadi strategi utama pemerintah dalam memperluas jangkauan dan…

Read More

Pemerintah Tegaskan Tak Intervensi Proses Hukum Kasus Budi Arie

Pemerintah menegaskan tidak akan mencampuri proses hukum terkait kasus dugaan keterlibatan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi dalam perkara perlindungan situs judi daring. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, menekankan pentingnya memberi ruang penuh bagi aparat penegak hukum untuk bekerja secara independen. “Pemerintah itu menghormati proses hukum. Jadi, biarkan saja proses hukum…

Read More

Dugaan Budi Arie Terlibat Judi Daring, Istana Pastikan Hormati Proses Hukum

Pemerintah menegaskan sikapnya untuk tidak mencampuri proses hukum yang tengah berjalan terkait kasus dugaan keterlibatan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, dalam perkara perlindungan situs judi daring. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, menyatakan bahwa pemerintah menghormati sepenuhnya proses hukum yang berlangsung dan menyerahkan penanganannya kepada lembaga yang berwenang. “Pemerintah itu menghormati…

Read More

Istana Menghormati Proses Hukum Menteri Budi Arie

Oleh: Arman Mahendra* Pernyataan resmi dari Istana Negara melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan menegaskan satu hal mendasar yang patut diapresiasi: penghormatan penuh terhadap proses hukum yang tengah berjalan, termasuk ketika hal tersebut menyentuh nama tokoh penting pemerintahan. Dalam konteks persidangan kasus suap pengamanan situs judi online yang menyeret sejumlah nama, termasuk Menteri Koperasi Budi Arie…

Read More

Apresiasi Ketegasan Pengadilan, Jaksa Korupsi Divonis Lebih Berat dari Tuntutan

Oleh: Budi Rian Sitorus Langkah tegas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam menjatuhkan vonis terhadap mantan jaksa Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Azam Akhmad Akhsya, menjadi bukti nyata bahwa penegakan hukum di Indonesia tidak memberi ruang bagi perilaku koruptif, bahkan dari kalangan penegak hukum itu sendiri. Azam dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara serta denda Rp250 juta,…

Read More
Back To Top