Mensesneg: Kebijakan Pajak PBB-P2 Diatur Pemda

Jakarta – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pati hingga 250 persen sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah daerah dan tidak berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat. Penegasan ini mencerminkan komitmen pemerintah pusat dalam menghormati otonomi daerah, sekaligus memastikan setiap kebijakan di daerah berpihak pada…

Read More

Timbulkan Polemik, Presiden Prabowo Sesalkan Kebijakan Kenaikan Pajak 250 Persen di Pati

JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menyesalkan terbitnya kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga sebesar 250 persen. Kebijakan tersebut sontak kemudian memicu aksi demonstrasi secara besar-besaran yang menuntut Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya saat ini. Menanggapi polemik tersebut, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan…

Read More

Pemerintah Pastikan Kebijakan Pajak Daerah Tidak Dipengaruhi Anggaran Pusat

Oleh: Nindya Putri )* Pemerintah pusat menegaskan bahwa polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Pati, Jawa Tengah, sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah daerah. Penegasan ini disampaikan untuk meredam opini publik yang mengaitkan kebijakan tersebut dengan efisiensi anggaran di tingkat pusat. Penjelasan ini menjadi penting karena persepsi yang…

Read More

Kenaikan Pajak Daerah Murni Keputusan Pemerintah Daerah

Oleh: Ramdhani Hidayat )* Pemerintah daerah belakangan ini mengambil langkah strategis dengan menaikkan pajak daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal. Kebijakan ini merupakan hasil analisis kebutuhan riil anggaran daerah, bukan tekanan dari pemerintah pusat. Dalam situasi pasca-pandemi, permintaan publik terhadap peningkatan pelayanan di sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur semakin tinggi. Langkah ini menjadi instrumen penting untuk…

Read More

Dewi Puspitorini Bawa Semangat Guyub, Alumni UI We Care Jadi Momentum Kebersamaan

Jakarta — Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) tengah memasuki fase penting dengan penyelenggaraan pemilihan Ketua Umum periode 2025–2028. Dari sejumlah kandidat, nama dr. Dewi Puspitorini, Sp.P, MARS, alumni Fakultas Kedokteran UI angkatan 1987, mendapat perhatian luas berkat gagasan segar yang menekankan kolaborasi lintas fakultas dan lintas generasi. Dewi yang mendapat nomor urut 6 dalam…

Read More

Alumni UI We Care, Momentum Dewi Puspitorini Tawarkan Wajah Baru ILUNI UI

Jakarta – Calon Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) periode 2025–2028, dr. Dewi Puspitorini, Sp.P, MARS, menegaskan komitmennya menghadirkan organisasi alumni yang inklusif, modern, dan memberi dampak nyata bagi bangsa. Pernyataan itu ia sampaikan dalam kegiatan “Alumni UI We Care!” di Gedung IASTH, Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2025). Acara tersebut bukan hanya menjadi ajang…

Read More

Alumni UI We Care Jadi Momentum Dewi Puspitorini Dorong Transformasi Digital ILUNI UI

Jakarta – Calon Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) periode 2025–2028, dr. Dewi Puspitorini, Sp.P, MARS, menegaskan visinya untuk menghadirkan organisasi alumni yang inklusif, modern, dan memberi dampak nyata bagi bangsa. Komitmen tersebut disampaikan melalui kegiatan “Alumni UI We Care!” yang berlangsung di Gedung IASTH, Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2025). Acara ini tidak sekadar…

Read More

Hilirisasi Buka Lapangan Pekerjaan dan Arah Ekonomi

Oleh: Winna Nartya )* Dalam perdebatan publik, hilirisasi kerap direduksi menjadi larangan ekspor bahan mentah atau pembangunan smelter. Padahal, substansi kebijakan ini jauh melampaui industri berat. Staf Khusus Menteri Investasi dan Hilirisasi, Sona Maesana, menekankan bahwa hilirisasi adalah soal penciptaan nilai tambah yang berkelanjutan, kemandirian ekonomi, dan pembukaan lapangan kerja, serta penentuan arah masa depan…

Read More

Program Hilirisasi: Agenda Kebijakan Publik yang Mencetak Lapangan Pekerjaan

Oleh: Arifah Winarni *) Dari sudut pandang manajemen kebijakan, hilirisasi yang baik bukan sekadar menambah pabrik atau melarang ekspor bahan mentah, melainkan membangun ekosistem nilai tambah yang mengaitkan investasi, pemasok lokal, talenta, dan pasar sehingga tercipta pekerjaan berkualitas. Desain kebijakan diuji pada tiga hal: keberpihakan pada pelaku lokal, kepastian dan kecepatan eksekusi, serta penggandaan manfaat…

Read More

Hilirisasi Jadi Kunci Penciptaan Jutaan Lapangan Kerja Baru

Oleh: Nancy Dora Hilirisasi telah menjadi strategi kunci yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membuka jutaan lapangan kerja baru di berbagai sektor strategis. Kebijakan ini terbukti mampu mengubah paradigma pembangunan dari sekadar mengekspor bahan mentah menjadi memproduksi barang bernilai tambah tinggi, sehingga menciptakan peluang kerja yang luas bagi masyarakat. Dengan dukungan investasi, inovasi…

Read More
Back To Top