Oleh : Gavin Asadit )* Di tengah dinamika informasi digital yang cepat dan terkadang tak terkendali, pemerintah sangat menyadari bahwa hoaks dan narasi provokatif bukan hanya sekadar gangguan opini publik, melainkan ancaman terhadap keamanan, persatuan, dan stabilitas nasional. Berbagai klaim yang keliru seperti tuduhan bahwa TNI atau Polri terlibat dalam provokasi massa, bahwa pemerintah diam-diam…
Jakarta – Komitmen menjaga iklim demokrasi di Indonesia kembali diperlihatkan melalui sinergi yang kuat antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Kedua institusi pertahanan dan keamanan ini menunjukkan kekompakan dalam mengawal jalannya aksi unjuk rasa damai yang berlangsung di berbagai daerah pada beberapa waktu lalu. Dalam setiap aksi penyampaian pendapat di…
Jakarta — Pemerintah menyatakan keseriusannya dalam meredam penyebaran narasi hoaks dan provokasi yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan demokrasi di Indonesia. Untuk itu, langkah kolaboratif dengan TNI dan Polri diintensifkan guna memastikan setiap provokator yang mencoba memecah belah ditindak tegas. Sebagai ujung tombak di bidang keamanan dan penegakan hukum, TNI dan Polri mendapat mandat untuk…
Oleh: Daniul Hermawan )* Komitmen pemerintah untuk merespons aspirasi rakyat yang terangkum dalam tuntutan 17+8 semakin menemukan bentuk nyata melalui langkah percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Kehadiran regulasi ini dipandang penting sebagai instrumen hukum untuk menutup celah praktik kejahatan yang merugikan negara, sekaligus menjadi bukti keseriusan negara dalam memenuhi amanat rakyat yang menuntut tata…
Jakarta – Pemerintah menegaskan dukungan penuh terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang kini resmi masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025–2026. Kehadiran regulasi ini dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan memastikan pengembalian aset negara yang dirugikan oleh tindak pidana. Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra,…
Jakarta – Pemerintah memastikan dukungan penuh terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang telah dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 dan 2026. Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen mengawal proses ini. “Kalau memang itu inisiatifnya diambil alih oleh DPR, tentu pemerintah akan…
Oleh: Bara Winatha )* Perkembangan teknologi digital memang memberikan banyak kemudahan, tetapi pada saat yang sama juga membuka celah bagi praktik-praktik yang merugikan masyarakat. Judi daring kini tidak lagi dilakukan secara konvensional, melainkan cukup dengan gawai yang bisa diakses siapa saja. Situasi ini membuat praktik judi daring menjangkau kelompok yang lebih luas, termasuk generasi muda…
Oleh : Ratna Soemirat )* Fenomena judi daring (judol) di Indonesia semakin menjadi ancaman serius bagi stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Perkembangan teknologi digital memang membawa banyak manfaat, tetapi di sisi lain membuka peluang praktik perjudian yang kian sulit dikendalikan. Pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), terus menunjukkan komitmen untuk melindungi masyarakat lewat berbagai…
Yogyakarta – Pakar Ekonomi Syariah UMY, Satria Utama menegaskan bahwa fenomena judi daring (judol) di Indonesia bukan sekadar persoalan individu, melainkan masalah sosial dan ekonomi yang dapat menggerus stabilitas masyarakat. ”Ketika dana bansos yang mestinya dipakai untuk makan, sekolah anak, atau kebutuhan kesehatan malah digunakan berjudi, itu bukan lagi persoalan individu,” ucap Satria. Ia menjelaskan,…
DELI SERDANG – Pemerintah terus menggencarkan literasi bahaya judi daring di tengah perluasan akses digital ke pelosok negeri. Hal ini disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid saat meluncurkan Program Kampung Internet 2025 di Desa Kramat Gajah, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang. Program ini menghadirkan layanan internet gratis selama 12 bulan bagi pelaku UMKM…