August 2025

Oleh: Nabila Tri Kusuma )* Peringatan Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia telah berlangsung dengan penuh khidmat. Seluruh elemen bangsa kembali meneguhkan rasa syukur sekaligus penghormatan terhadap jasa para pahlawan yang mempersembahkan kemerdekaan. Namun pasca momen sakral tersebut, masih muncul fenomena pengibaran bendera bajak laut dari kisah fiksi yang menimbulkan sorotan publik. Aksi itu memunculkan perdebatan…

Oleh: Tegar Wijaya )* Perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia telah berlangsung meriah, meninggalkan jejak kebanggaan sekaligus tanggung jawab baru. Namun, pasca momentum tersebut, perbincangan publik diwarnai tren pengibaran bendera bergambar simbol bajak laut. Fenomena ini menimbulkan diskusi luas tentang bagaimana menempatkan ruang ekspresi budaya pop agar tidak melampaui batas penghormatan terhadap simbol negara. Wakil Ketua…

Oleh : Erika Puspitorini )* Rencana aksi unjuk rasa yang digelar pada 28 Agustus 2025 di depan Gedung DPR dan Istana Negara menjadi sorotan serius berbagai kalangan. Ribuan buruh dari berbagai daerah disebut akan hadir untuk menyuarakan tuntutan mereka. Situasi tersebut jelas sangat berpotensi untuk menciptakan adanya dinamika yang tidak kondusif apabila masyarakat mudah terprovokasi…

Oleh : Jaka Prasetya )* Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan berbagai macam langkah yang nyata dalam memastikan perlindungan dan kesejahteraan bagi para buruh. Agenda besar tersebut bukan sekadar janji politik, melainkan diwujudkan melalui kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan pekerja. Peningkatan upah, penghapusan sistem outsourcing, hingga jaminan sosial yang lebih merata menjadi…

Oleh: Yudhistira Mahendra )* Pemerintah menegaskan komitmen kuat untuk memperbaiki tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui kebijakan yang dianggap fundamental. Presiden Prabowo Subianto menilai pengelolaan BUMN sebelumnya masih menghadapi berbagai tantangan dalam penerapan logika bisnis yang sehat. Terdapat sejumlah perusahaan yang merugi karena struktur komisaris yang dinilai berlebihan. Situasi inilah yang kemudian melatarbelakangi…

Oleh: Lestari Widyaningsih )* Langkah pemerintah melalui kebijakan yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus tantiem atau bonus besar bagi pejabat BUMN menjadi penanda kuat dari komitmen membangun tata kelola perusahaan negara yang lebih akuntabel. Selama ini, pemberian tantiem yang jumlahnya bisa mencapai puluhan miliar rupiah setiap tahun bagi komisaris maupun direksi menjadi perhatian public…