Generasi Unggul Papua Dimulai dari Akses Makanan Bergizi

Oleh: Marcus Wonda *) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan pelajar. Di Papua, program ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas hidup melalui penyediaan makanan sehat yang terjangkau dan berbasis potensi lokal. Pelaksanaan MBG dirancang agar…

Read More

MBG di Papua Diperluas hingga Pelosok sebagai Wujud Pemerataan Gizi

JAYAPURA – Penetapan Universitas Cenderawasih (Uncen) sebagai Regional Centre of Excellence (RCOE) untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Tanah Papua membawa angin segar bagi percepatan pembangunan manusia di kawasan timur Indonesia. Keputusan pemerintah ini menjadi penanda bahwa pendekatan berbasis pengetahuan lokal, riset, dan kolaborasi lintas sektor menjadi strategi utama pemerintah dalam memperluas jangkauan dan…

Read More

Pemerintah Tegaskan Tak Intervensi Proses Hukum Kasus Budi Arie

Pemerintah menegaskan tidak akan mencampuri proses hukum terkait kasus dugaan keterlibatan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi dalam perkara perlindungan situs judi daring. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, menekankan pentingnya memberi ruang penuh bagi aparat penegak hukum untuk bekerja secara independen. “Pemerintah itu menghormati proses hukum. Jadi, biarkan saja proses hukum…

Read More

Dugaan Budi Arie Terlibat Judi Daring, Istana Pastikan Hormati Proses Hukum

Pemerintah menegaskan sikapnya untuk tidak mencampuri proses hukum yang tengah berjalan terkait kasus dugaan keterlibatan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, dalam perkara perlindungan situs judi daring. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, menyatakan bahwa pemerintah menghormati sepenuhnya proses hukum yang berlangsung dan menyerahkan penanganannya kepada lembaga yang berwenang. “Pemerintah itu menghormati…

Read More

Istana Menghormati Proses Hukum Menteri Budi Arie

Oleh: Arman Mahendra* Pernyataan resmi dari Istana Negara melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan menegaskan satu hal mendasar yang patut diapresiasi: penghormatan penuh terhadap proses hukum yang tengah berjalan, termasuk ketika hal tersebut menyentuh nama tokoh penting pemerintahan. Dalam konteks persidangan kasus suap pengamanan situs judi online yang menyeret sejumlah nama, termasuk Menteri Koperasi Budi Arie…

Read More

Apresiasi Ketegasan Pengadilan, Jaksa Korupsi Divonis Lebih Berat dari Tuntutan

Oleh: Budi Rian Sitorus Langkah tegas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam menjatuhkan vonis terhadap mantan jaksa Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Azam Akhmad Akhsya, menjadi bukti nyata bahwa penegakan hukum di Indonesia tidak memberi ruang bagi perilaku koruptif, bahkan dari kalangan penegak hukum itu sendiri. Azam dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara serta denda Rp250 juta,…

Read More

Vonis 7 Tahun untuk Eks Jaksa Azam, Bukti Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu

Jakarta – Upaya pemberantasan korupsi kembali menunjukkan taringnya. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjatuhkan vonis tujuh tahun penjara kepada mantan jaksa Kejari Jakarta Barat, Azam Akhmad Akhsya, yang terbukti bersalah menyalahgunakan kewenangannya dalam kasus investasi bodong Robot Trading Fahrenheit. Ketua Majelis Hakim, Sunoto, yang memimpin sidang putusan, menyatakan Azam secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan…

Read More

Vonis 7 Tahun untuk Jaksa Azam, Tegaskan Komitmen Berantas Korupsi Aparat Hukum

JAKARTA – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis tegas kepada tiga terdakwa dalam perkara korupsi pengembalian barang bukti senilai Rp 11,7 miliar. Putusan ini menjadi penegasan atas komitmen pengadilan dalam menjaga integritas institusi penegak hukum. Juru Bicara PN Jakpus, Andi Saputra, menyampaikan bahwa jaksa Azam Akhmad Akhsya divonis 7…

Read More

Pemerintah Pastikan Transparansi Peran Wamen sebagai Komisaris BUMN

Oleh: Puteri Arta Lestari )* Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang transparan, profesional, dan akuntabel. Salah satu bentuk nyata dari komitmen tersebut adalah kepastian hukum dan transparansi yang diterapkan dalam pengangkatan Wakil Menteri (Wamen) sebagai komisaris di berbagai perusahaan BUMN. Langkah ini bukan hanya…

Read More

Pemerintah Pastikan Tidak Ada Konflik Kepentingan dalam Posisi Wamen Jadi Komisaris BUMN

Oleh Arif Nugroho )* Penempatan para wakil menteri (Wamen) sebagai komisaris di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menjadi sorotan publik dalam beberapa waktu terakhir. Kebijakan ini kembali mencuat setelah sejumlah penunjukan resmi diumumkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) masing-masing perusahaan negara. Namun demikian, pemerintah memastikan bahwa langkah tersebut tidak bertentangan dengan hukum…

Read More
Back To Top